Naik Haji di Masa Lalu

Pemberangkatan Haji Tahun 2019 terbagi dalam 529 kloter. Pemerintah memberangkatkan gelombang pertama dari 6 Juli hingga 19 Juli 2019. Sedang gelombang kedua pada 20 Juli hingga 5 Agustus 2019.

Haji merupakan ibadah umat islam bagi yang mampu. Perjalanan yang jauh dan pergerakan sejumlah besar manusia ke satu tempat. Pulang pergi. Tentu bukan hal yang bisa dianggap remeh.

Sampai tahun 2019 saja menurut Menko Perekonomian, Darmin Nasution, jumlah bakal jamaah haji Indonesia mencapai 4,34 juta jiwa. Angka ini setidaknya bisa dilihat dari daftar tunggu keberangkatan calon jamaah yang tercatat.

Suatu saat, pada 1825, Pemerintah Hindia Belanda yang baru saja pulih di Nusantara. Setelah sempat di ambil alih oleh Inggris. Dibuat kalang kabut. Ada permintaan 200 Passport ke Mekkah, tahun itu.

Sejak awal, memang Pemerintah Kolonial baik Inggris maupun Belanda. Agak kurang berkenan dengan perginya tokoh – tokoh Masyarakat ke Mekkah. Karena mereka akan bertemu dengan banyak orang. Dan mungkin bisa jadi membuka pemikirannya akan penjajahan serta kemerdekaan.

“Setiap orang Arab dari Mekkah, maupun setiap orang Jawa yang kembali dari ibadah haji, di Jawa berlagak sebagai orang suci.” Tulis Raffles (Gubernur Inggris untuk Hindia Belanda hingga 1816) di Buku History Of Java. Dia melanjutkan:

“Karena mereka (para haji) begitu dihormati, maka tidak sulit bagi mereka untuk menghasut rakyat agar berontak dan mereka menjadi alat paling berbahaya di tangan penguasa-penguasa pribumi”.

Dan memang terbukti. Beberapa pergerakan perlawanan terhadap penjajahan, digerakan oleh para tokoh yang pulang dari Haji.

Karena itu Pemerintah Kolonial Hindia Belanda memandang perlu mengatur persoalan Haji. Yang awalnya mereka memandang Haji hanya soal pergerakan uang. Karena sejak 1602, kapal – kapal VOC juga ditumpangi para calon Haji dari Kepulauan Melayu.

Namun mulai 1825, mereka memandangnya sebagai persoalan Politik.

Persoalan Haji terus mendapat pengaturan yang memberatkan. Sampai – sampai kalangan Raja dan Pangeran tak boleh naik Haji. Peraturan yang paling menonjol adalah pada 1859 tentang ujian Haji.

Profesor Charles Jeurgens dari Universitas Leiden, Belanda,  menyatakan bahwa Belanda membuka konsul di Jeddah pada tahun 1872. Tujuannya khusus untuk mengamati peluang munculnya pandangan ‘Pan-Islamic subversion’.

Konsul itu juga dibuat dengan tujuan untuk melindungi orang-orang Jawa dari pemerasan serta pengawasan penggunaan ‘travel permit’,” 

Belanda juga memanfaatkan jasa ‘dragomans’. Untuk memantau jamaah haji.

Salah satu “dragomans” adalah Aboe Bakar Djajadiningrat (1854-1914), yang menjadi informan buat Belanda sejak 1885. Ia bertugas melaporkan ibadah haji orang Indonesia kepada Konsul Belanda di Jeddah.

Baru pada 1899, Pemerintah Hindia Belanda membuka keran pelaksanaan ibadah haji sebesar – besarnya. Atas saran Snouck Hurgronje.

Sebagai Penasehat Urusan Umat Islam untuk pemerintah Hindia Belanda, Snouck menyatakan, dengan semakin banyak orang naik haji menjadikan Haji itu semakin biasa. Dan kemudian pada gilirannya semakin tak berpengaruh di Masyarakat.

Namun peluang itu rupanya dimanfaatkan oleh kaum terdidik, untuk memperluas pergerakan kemerdekaan. Bahkan Kekhalifahan Turki Ustmani sampai membuka konsulat di Hindia Belanda.

Berikut beberapa dokumentasi dari koran – koran Hindia Belanda tentang pelaksanaan Ibadah Haji, dari arsip nasional RI dan Google image.

Kedatangan Jamaah Haji di Pelabuhan Tanjung Priok
Keterangan foto: Dinas imigrasi Hindia-Belanda memeriksa surat-surat calon jemaah haji Indonesia sebelum mereka bertolak ke tanah suci, Tanjung Priuk, 1938. (Het Nationaal Archief.)

Agus Kurniawan

Penulis pemula, Pembaca tingkat mahir, Pejalan Jauh dan Pendiri dnakurnia, sebuah usaha kreatif bersama Dewi Kurniaty. Tuan Rumah di Pawana.id

Mungkin Anda juga menyukai

Berikan Pendapat anda

%d blogger menyukai ini: